Izin Kawin & Cerai

1.       Dasar Hukum

a.      Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

b.      Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

c.      Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  K 26-3/V 18-2/90 tanggal 25 September 2001 tentang Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada Bapek, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

2.       Pengertian

a.       Izin Perkawinan (izin beristri lebih dari seorang):

1)      izin perkawinan adalah izin tertulis yang diberikan  pejabat berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melangsungkan perkawinan;

2)      izin perkawinan hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang.

b.       Pegawai negeri sipil yang telah melangsungkan perkawinan pertama dan pegawai negeri sipil yang telah menjadi janda/duda dan melangsungkan perkawinan lagi wajib menyampaikan laporan perkawinan kepada pejabat berwenang secara hierarkie selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilakukan;

c.       Izin perceraian dan surat keterangan untuk melakukan perceraian:

1)      izin perceraian adalah izin tertulis yang diberikan pejabat berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melakukan perceraian;

2)      izin perceraian diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mengajukan gugatan perceraian atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat;

3)      surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang kepada pegawai negeri sipil yang digugat cerai sebagai persyaratan untuk melakukan perceraian;

4)      surat keterangan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digugat cerai oleh istri/suaminya atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat.

d. Pegawai negeri sipil yang telah melakukan perceraian wajib

menyampaikan laporan kepada pejabat berwenang secara

hierarkhie selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai

tanggal perceraian.

3.       Persyaratan

a.       Izin Perkawinan (izin beristeri lebih dari seorang):

1)       memenuhi salah satu atau lebih syarat alternatif berikut :

(a)     istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah;

(b)    istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah atau;

(c)    istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.

2)       memenuhi ketiga syarat kumulatif berikut:

(a)    ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Apabila istri pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;

(b)    pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan;

(c)    ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

3)       penetapan  izin perkawinan (izin beristri lebih dari seorang):

(a)     permohonan tertulis izin perkawinan (izin lebih dari seorang);

(b)     fotokopi sah kartu pegawai;

(c)    surat bukti persyaratan alternatif dan kumulatif beristri lebih dari seorang;

(d)     fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;

(e)     fotokopi sah surat/akta nikah.

b.       Laporan Perkawinan

Menyampaikan laporan tertulis yang ditujukan kepada Bupati secara hierarkhie dengan dilampiri:

1)       laporan tertulis yang ditujukan kepada pejabat berwenang (Bupati);

2)       fotokopi sah kartu pegawai;

3)       fotokopi sah surat/akta nikah;

4)       pasfoto istri/suami ukuran 3 x 4 cm.

c.       Izin Perceraian

1)       memenuhi salah satu atau lebih alasan berikut:

(a)    salah satu berbuat zinah, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan atau surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan tersebut dengan diketahui oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat atau laporan suami/istri yang mengetahui secara tertangkap tangan  perzinahan dengan menguraikan perzinahan tersebut secara lengkap;

(b)    salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, atau  surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki;

(c)    salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;

(d)    salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(e)    salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah;

(f)      antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

2)       penetapan izin perceraian:

(a)     surat permohonan izin perceraian;

(b)     surat bukti salah satu atau lebih alasan perceraian;

(c)     fotokopi sah kartu pegawai;

(d)     fotokopi sah surat/akta nikah.

d.       Surat keterangan untuk melakukan perceraian:

1)       memenuhi salah satu atau lebih alasan perceraian berikut:

(a)    salah satu berbuat zinah, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan atau surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan tersebut dengan diketahui oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat atau laporan suami/istri yang mengetahui secara tertangkap tangan  perzinahan dengan menguraikan perzinahan tersebut secara lengkap;

(b)    salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, atau  surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki;

(c)    salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;

(d)    salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(e)    salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah;

(f)      antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

2)       penetapan surat keterangan untuk melakukan perceraian:

(a)     surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

(b)     fotokopi sah kartu pegawai;

(c)     fotokopi sah surat/akta nikah;

(d)     fotokopi sah panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama;

(e)     fotokopi sah berkas gugatan perceraian;

(f)       surat bukti alasan perceraian.

e.       Laporan Perceraian:

1)       laporan perceraian secara tertulis;

2)       fotokopi sah izin/surat keterangan melakukan perceraian;

3)       fotokopi sah akta perceraian;

4)       fotokopi sah putusan pengadilan.

4.       Prosedur

a.       Izin perkawinan, izin perceraian dan surat keterangan untuk melakukan    perceraian:

1)      pegawai negeri sipil mengajukan permohonan kepada kepala organisasi masing-masing;

2)      Kepala Organisasi melakukan pemanggilan dan pembinaan baik kepada pihak suami/istri secara perorangan maupun secara bersama-sama dan dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan;

3)      Kepala Organisasi meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati Sleman c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman;

4)      Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemanggilan dan pembinaan baik kepada suami/istri secara perorangan maupun secara bersama-sama dan dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan;

5)      Badan Kepegawaian Daerah memproses penetapan izin perkawinan/izin perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian;

6)      izin perkawinan/izin perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan tembusan ke unit organisasi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

7)      untuk lingkungan sekolah, pegawai negeri sipil mengajukan kepada Kepala Sekolah. Kepala Sekolah melakukan pemanggilan dan pembinaan kepada suami/istri secara perorangan maupun secara bersama-sama dan dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan. Kepala Sekolah meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Kepala Organisasi.

b.       Laporan perkawinan dan perceraian:

1)      pegawai negeri sipil menyampaikan laporan kepada Kepala Organisasi masing-masing;

2)       Kepala Organisasi menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman;

3)       untuk lingkungan sekolah pegawai negeri sipil menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah. Kepala Sekolah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Kepala Organisasi.

5.       Kewenangan

Pejabat yang berwenang memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil adalah pejabat pembina Kepegawaian daerah masing-masing

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s